JK Ajak Tokoh Agama Perkuat Persatuan, Lawan Arus Informasi Menyesatkan

KABARINDO, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan 12 Dr. H.M Jusuf Kalla (JK) bertemu dengan  sejumlah tokoh agama dan organisasi Islam, serta tokoh agama Kristen, termasuk perwakilan dari Poso dan Maluku, di Jakarta, Selasa (21/4/2026). 

Pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk merespons maraknya informasi yang dinilai menyesatkan dan berpotensi memecah belah masyarakat.

Dalam keterangannya, JK  mengungkapkan bahwa para tokoh masyarakat dan agama sepakat menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabka. 

Ia menilai, berbagai tudingan yang beredar saat ini cenderung tidak berdasar dan perlu diluruskan secara terbuka.

Menurutnya, sejumlah klaim yang muncul ke publik disampaikan secara sepihak tanpa dukungan fakta yang jelas. Bahkan, berkembang narasi yang menyebut adanya perintah dari pihak tertentu, yang justru memperkeruh situasi dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

“Pernyataan seperti itu tidak bisa dibiarkan. Harus ada pemahaman yang benar agar masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang keliru,” ujar JK kepada awak media.

Ia menambahkan, beberapa pihak yang sempat disebut dalam isu tersebut telah memberikan klarifikasi dan membantah tudingan yang beredar. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Lebih lanjut, JK mendorong peran aktif tokoh agama dan elemen masyarakat dalam melakukan sosialisasi kepada publik. Edukasi ini dinilai penting untuk membangun pemahaman yang utuh, dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa dan media sosial.

“Tujuannya jelas, agar masyarakat tidak terprovokasi dan tidak terpecah oleh fitnah yang beredar,” tegasnya.

Terkait kemungkinan langkah hukum, JK menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Ia menyebut, sejumlah kelompok dari Maluku dan Sulawesi telah menyatakan keberatan atas isu yang berkembang dan tengah mempertimbangkan jalur hukum sebagai bentuk respons.

Di sisi lain, upaya penelusuran terhadap sumber informasi juga tengah dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian dan para ahli teknologi informasi. Penelusuran ini difokuskan pada jejak digital dari konten yang beredar, termasuk dugaan adanya manipulasi atau penyisipan informasi tertentu.

“Semua sedang ditelusuri melalui jejak digital. Kami ingin mengetahui siapa yang pertama kali menyebarkan dan apa motif di baliknya,” ujar JK.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kebenaran dapat segera terungkap, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat agar tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Foto: DMITV