5,5 Juta Antrean Berangkat Haji, BP Haji Akan Siapkan Langkah Audit Data Antrean

JAKARTA, KABARINDO--Antrean haji yang panjang menjadi perhatian tersendiri bagi Badan Pelaksana Haji (BP Haji) dibawah kepemimpinan Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan untuk pelaksanaan haji kedepan lebih baik. Untuk menyikapi hal tersebut, Kepala BP Haji Gus Irfan akan menyiapkan langkah audit data antrean.

Mulai tahun 2026 pelaksanaan haji akan diurus oleh BP Haji, salah satu yang akan dibenahi adalah antrean berangkat haji. Termasuk membenahi apa yang disebut sebagai ‘kuota batu’.

"Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki akan diperbaiki, termasuk beberapa antrean yang kita sebut kuota batu. Ada namanya, ada alamatnya, ada pembayarannya, tapi ketika dipanggil tidak muncul. Itu juga akan mengurangi panjangnya antrean," kata Irfan usai acara  
kegiatan Konsinyering II RUU Haji dan Keuangan Haji yang dilaksanakan oleh Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DP MUI Pusat di kantor MUI Pusat Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).

Gus Irfan menjelaskan, audit ini menjadi langkah awal dalam menghadapi panjangnya antrean haji yang mencapai 5,5 juta pendaftar. Namun, untuk mengatasi antrean panjang itu kunci utama tetap bergantung pada kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

"Antrean bagaimanapun juga pasti tergantung dari pemerintah Saudi, berapa yang diberikan kuotanya," ujarnya.
Selain pembenahan antrean, Gus Irfan juga berencana memperketat aspek istita'ah atau kemampuan jemaah, terutama dari sisi kesehatan. Hal ini dilakukan setelah adanya masukan dari Pemerintah Arab Saudi terkait jemaah yang sebenarnya tidak layak secara medis namun tetap diberangkatkan.

"Memang tahun ini kita dalam tanda petik mendapatkan masukan dari pemerintah Saudi, kenapa banyak jemaah-jemaah yang secara teknis tidak istita'ah tapi tetap berangkat," ucap Irfan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh mengingatkan bahwa istita'ah bukan hanya menyangkut kesehatan fisik.
"Tapi terminologi istita'ah bukan hanya sekadar kesehatan, jadi ada rincian mengenai makna istita'ah atau mampu yang menyebabkan jemaah haji itu wajib berangkat," jelas Niam.

Sementara itu, Sekretaris Rancangan Undang-undang (RUU) Haji Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Pusat Hamam Asy’ari berharap manajemen dan tata kelola pelaksanaan haji bisa lebih baik lagi, tentunya dengan transparan dan akuntabel. 

Lebih lanjut, Hamam meminta persoalan isthito'ah harus mengedepankan qoidah usuhul 'Dar'ul mafasid muqodamun ala jalbil al masholih yaitu harus mengutamakan menolak bahaya dibanding mengambil kemaslahatan. 

“Menolak bahaya lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Artinya memperhatikan secara maksimal faktor kesehatan jama'ah, menimalisir masalah, umur tua juga menjadi perhatian penting  agar bisa mengurangi angka kematian jama'ah kedepannya,” ujar Hamam.

Masih menurut Hamam, ia juga meminta untuk diberi kemudahkan jalur koordinasi terhadap kementrian haji dan umroh Arab Saudi. Hal itu dikarenakan mayoritas masyarakat umat muslim Indonesia yang semuanya punya cita-cita berangkat haji, agar lebih fokus dan efektif dalam pengelolaan ibadah haji. “Untuk itu, MUI berharap status kelembagaan BPH bisa diperjelas agar lebih efektif,” pungkasnya.

Pos Masjid Nabawi

Sementara itu, seiring kedatangan jemaah di Madinah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terus meningkatkan layanan, khususnya di kawasan Masjid Nabawi. Layanan tersebut yaitu pengaktifan Pos Sektor Khusus Nabawi di lima titik strategis sekeliling masjid.

Kasi Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi Daker Makkah, Dodo Murtado mengatakan, Pos Sektor Khusus ini memiliki fungsi penting.

"Di sinilah para petugas disiagakan untuk memberikan layanan langsung kepada jemaah yang membutuhkan bantuan, mulai dari informasi arah dan pintu masuk masjid, evakuasi darurat, pertolongan pertama jika ada yang kelelahan atau jatuh sakit, hingga mengarahkan jemaah yang terpisah dari rombongan," kata Dodo dalam siaran pers, Jumat (20/6/2025) di Kantor Urusan Haji Makkah.

Dodo menambahkan, pos ini juga menjadi tempat laporan jika ada jemaah yang kehilangan barang atau memerlukan bantuan. Misalkan bantuan mobil dorong bagi jemaah lansia dan disabilitas.

Adapun lima titik Pos Sektor Khusus Nabawi berada di: 1. Pintu utama Masjid Nabawi nomor 332 sampai 336, 2. Pintu nomor 326 sampai 328, 3. Samping Masjid Ghomamah, dari sudut pintu Air Zamzam hingga pintu nomor 315, 4. Samping pintu nomor 301 sampai 305, dan ke 5. Area Raudhah, mulai dari jalur antrian hingga di dalam Raudhah, pintu nomor 360 sampai 365

Pihaknya mengimbau kepada seluruh jemaah untuk mencatat dan mengingat lokasi-lokasi pos ini. "Bila sewaktu-waktu memerlukan bantuan, silakan mendatangi petugas di sana," katanya.