Krisis Logistik E-commerce Lazada, Resi Diduga Palsu hingga Banjir Keluhan

Logo e-commerce Lazada. (FOTO : ISTIMEWA).

___________

JAKARTA – Platform e-commerce Lazada kini berada dalam sorotan tajam setelah gelombang komplain pengguna memuncak di awal tahun 2026. Masalah sistem logistik hingga dugaan penggunaan nomor resi palsu menjadi poin utama yang dikeluhkan konsumen.

Banyak konsumen platform belanja online ini yang melakukan komplain melalui kanal sosial media lantaran layanan aduan pelanggan dinilai tak memiliki kemampuan mumpuni dalam menyelesaikan masalah. Bahkan, kerap dijumpai pengguna platform Lazada mencurahkan keluh kesahnya di kanal Suara Pembaca media massa.

“Pesanan saya sejak 23 Januari masih di proses penjual,”keluh pemilik akun instagram @purwanti_aida dikutip Senin (2/2/2026). Sedangkan pemilik akun @putrahavino mengeluhkan paket pesanannya tak kunjung sampai meskipun alamatnya sesuai.

“Antar Jakarta saja telat sampai 8 hari,”ungkap pemilik akun @hs.paul. Sementara Lifeofaisah mengeluhkan barang yang dipesannya tak kunjung dikirimkan sejak sepekan lalu.

Kabarindo pun membuktikan dengan berbelanja di Official Levis Store melalui platform yang disebut-sebut sebagai bagian dari Alibaba tersebut. Terjadi persoalan serius di sistem logistik Lazada dimana antara seller dan Lazada mengirimkan bukti pengiriman yang berbeda.

“Sudah dalam perjalanan menggunakan LEX ID,” ujar Customer Service Official Levis Store di platform Lazada. Namun, Lazada justru menyodorkan resi pengiriman menggunakan jasa logistik J&T dengan mencantumkan resi yang diduga palsu. Sebab, setelah dikonfirmasi ke J&T, resi pengiriman yang disodorkan Lazada tak tercatat di dalam sistem logistik J&T.

Sedangkan Customer Service Associate Lazada, Debril mengaku, pengiriman akhir pesanan akan dilakukan oleh J&T. “Untuk pengiriman akhir oleh J&T,”katanya.

Anomali serius pada sistem logistik internal Lazada tersebut terlihat dari sinkronisasi data yang membingungkan antara seller dan platform.

Tangkapa layar keluhan pelanggan Lazada.

Ketidakmampuan e-commerce dalam menyelesaikan kasus dengan pengguna jasa membuat pengguna menyampaikan keluhan melalui kanal media massa dan sosial media.

Catatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan, sektor ekonomi digital sepanjang 2025 memperlihatkan masih lemahnya perlindungan konsumen di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Pengaduan di sektor belanja online ke YLKI juga terus bermunculan. Konsumen kerap mengeluhkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan, barang tidak dikirim, proses pengembalian dana yang rumit, hingga dugaan penipuan.

Dalam banyak kasus, beban risiko justru dialihkan kepada konsumen dan kurir, sementara platform digital belum sepenuhnya bertanggung jawab atas sistem yang mereka kelola.

“Ketiadaan aturan yang tegas, termasuk dalam praktik pembayaran cash on delivery atau COD, membuka ruang konflik dan ketidakadilan di lapangan,”tegas Ketua YLKI Niti Emiliana dalam keterangannya di Jakarta pekan lalu.

Analis Pasa Modal Dupoint Indonesia Luqman Hqeem pun membagikan pengalaman buruknya saat melakukan belanja di berbagai platform e-commerce.

“Dulu, belanja online identik dengan kemudahan dan rasa aman. Kini, menuntut kewaspadaan ekstra. Beberapa kali saya tertipu seller nakal,”ungkapnya.

Saat ini, lanjut dia, rating tinggi tak selalu mencerminkan kualitas. “Banyak ulasan palsu, karena diduga ada buzzer-buzzer yang dibayar untuk meningkatkan rating. Jadi tidak bisa dipercaya rating itu. Kita sebagai konsumen dipaksa menjadi detektif di pasar yang seharusnya sudah terkurasi,”tegasnya Senin (2/2/2026).

Ketika terjadi masalah, kata Luqman, layanan pelanggan sering terasa prosedural. “Jawaban template, eskalasi berlapis, dan solusi yang lambat. Pada akhirnya, jika rasa aman hilang, tak peduli seberapa canggih aplikasinya, sebagai konsumen tentu akan menahan diri dan kembali ke toko fisik,”tuturnya.