Pelapor PBB: Israel langgar hukum dengan bajak Global Sumud Flotilla

KABARINDO, JAKARTA--Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, menegaskan bahwa Israel tidak memiliki dasar hukum untuk mencegat “Armada Keteguhan” (Flotilla of Steadfastness) di perairan internasional.

Ia menyebut rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk mengakhiri perang di Gaza sebagai sebuah “jebakan”.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Albanese mengatakan tindakan Israel menghadang armada yang berupaya menembus blokade Gaza jelas melanggar hukum internasional.

Ia menekankan, Israel telah melakukan pembunuhan dan genosida di Gaza selama lebih dari 725 hari tanpa henti.

“Ini adalah momen paling sensitif sekaligus paling memalukan dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tidak berbuat apa pun untuk menghentikan genosida,” kata Albanese.

Ia menyampaikan kebanggaannya kepada “Armada Keteguhan” dan berharap armada itu tidak dihentikan.

Namun, ia juga mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap Italia dan negara-negara lain yang enggan memberi dukungan.

“Negara-negara itu gagal menunjukkan keberanian, dan justru melanggar kewajiban internasional mereka untuk melindungi rakyat Palestina dari genosida,” ujarnya.

Pernyataan Albanese muncul hanya beberapa menit sebelum pasukan Israel naik ke kapal Alma dan Sirius, bagian dari armada internasional tersebut. Otoritas Israel memaksa kedua kapal mengubah haluan menuju Pelabuhan Ashdod.

Media penyiaran publik Israel melaporkan bahwa pasukan angkatan laut telah mengepung armada, memutus komunikasi, lalu melakukan operasi penguasaan kapal.

Armada yang berangkat dari Spanyol akhir Agustus itu terdiri dari sekitar 45 kapal dengan ratusan aktivis dari lebih 40 negara.

Mereka membawa susu bayi, bahan pangan, serta bantuan medis, dan menegaskan misinya bersifat damai serta tanpa kekerasan.

Albanese juga menyinggung peran Italia, yang tetap menjalin hubungan dagang dan memberi dukungan militer maupun ekonomi kepada Israel. Menurutnya, hal itu menunjukkan standar ganda yang mencolok.

Ia menambahkan, sementara rakyat Gaza sekarat akibat serangan, komunitas internasional justru menyodorkan “rencana perdamaian tanpa perdamaian”.

“Ini adalah jebakan, karena menghentikan genosida dan serangan udara tidak memerlukan perundingan apa pun,” tegasnya.