Ini Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Ditargetkan Pemerintah di Tahun 2023

KABARINDO, JAKARTA - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berkisar antara 5,3-5,9 persen. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/02/2022).

“Dari sisi pertumbuhan ekonomi tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden, kisarannya di 5,3-5,9 persen,” ucap Menko Ekon dalam keterangan persnya.

Airlangga melanjutkan, di sisi pengeluaran, target pertumbuhan ekonomi tersebut terutama berasal dari konsumsi (kisaran lima persen) dan investasi (kisaran enam persen) atau selevel dengan angka sebelum pandemi COVID-19, serta ekspor (kisaran 6-7 persen) seiring hilirisasi industri dan peningkatan global demand.

“Dari belanja pemerintah diprioritaskan kepada peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial; akselerasi dari infrastruktur; revitalisasi industri; reformasi birokrasi; dan ekonomi hijau tentunya dengan berbagai insentif yang mendukung agar ekonomi hijau bisa berjalan,” terangnya.

Sementara dari sisi suplai, pemerintah akan mengandalkan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta sektor pertanian.

“Ini yang menjadi tantangan untuk dikembalikan pada pertumbuhan sektor industri pengolahan di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,3-5,8 persen,” ucap Airlangga.

Lebih lanjut Menko Ekon mengatakan, penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9 persen didasari sejumlah pertimbangan, mulai dari ketidakpastian terkait pandemi COVID-19, kasus inflasi global di sejumlah negara, maupun normalisasi kebijakan moneter (kenaikan tingkat suku bunga).

“Di tahun 2023 diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dibandingkan 2022, oleh karena itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan baru untuk pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, di dalam Sidang Kabinet juga disepakati defisit fiskal di bawah 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.

Menkeu Minta Berhati-hati dalam memprediksi

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta semua pihak sangat berhati-hati dalam memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023.

Terlebih lagi, prediksi itu juga nantinya berpengaruh besar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Sri Mulyani menegaskan APBN tahun depan harus disusun secara sangat hati-hati, mengingat dunia masih dihadapkan pada situasi pandemi dan penuh ketidakpastian.

“Kita akan menyusun anggaran APBN 2023 secara sangat hati-hati, dengan satu, tetap memperhatikan ancaman dari pandemi yang kita harapkan akan semakin berubah menjadi endemi atau normal dan yang kedua, muncul tantangan-tantangan baru yang harus kita waspadai,” ujar Menkeu usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/02/2022).

SKP yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut membahas tiga isu utama, yaitu Penanganan Pandemi COVID-19; Tema dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; dan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran (TA) 2023.

Terkait pemulihan ekonomi, Menkeu mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk negara yang pulih dengan cukup cepat. Dalam lima kuartal,  Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP Indonesia dapat kembali pada level sebelum pandemi. Sementara itu, banyak negara ASEAN maupun negara berkembang lainnya di dunia yang belum mencapai level sebelum COVID.

“GDP kita secara level tingkat sudah mencapai pre-COVID level atau bahkan di atasnya. Itu didukung oleh pemulihan, baik sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor, maupun dari sisi produksinya, yaitu manufaktur, perdagangan, dan bahkan konstruksi juga sudah mencapai pre-pandemi level,” ungkapnya.

Lebih jauh Menkeu menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi makro Indonesia di tahun 2023 akan terus mendorong pemulihan, yang tidak hanya bergantung pada APBN tetapi juga dari berbagai sumber pertumbuhan lainnya.

“APBN tetap akan suportif, namun sekarang peranan dari nonAPBN menjadi penting,” imbuhnya.

Menkeu mengungkapkan, salah satu sumber pertumbuhan yang dapat didorong adalah dari sektor perbankan melalui penyaluran kredit. Ia menyampaikan, pertumbuhan kredit yang sempat terkontraksi pada tahun lalu saat ini sudah mulai pulih dan dapat tumbuh sebesar 5,2 persen.

“Kita berharap pertumbuhan ini akan terakselerasi,” imbuhnya.

Sumber pertumbuhan lainnya adalah berasal dari pasar modal. Menkeu mengungkapkan, nilai pasar saham Indonesia mencapai Rp7.231 triliun atau naik 3,77 persen sedangkan pasar obligasi mencapai Rp4.718 triliun atau naik 9,65 persen.

“Bisa menjadi sumber bagi pemulihan ekonomi dengan perusahaan-perusahaan bisa melakukan IPO (Initial Public Offering), right issue, maupun mengeluarkan obligasi. Ini karena investor domestik kita sekarang sudah mencapai 7,5  juta investor,” ujarnya.

Sumber/foto: setkab