Menanggapi Tuduhan OCCRP: Menjaga Reputasi Nasional melalui Pendekatan Komunikasi Strategis

Oleh: Hasyim Arsal Alhabsi, Direktur Dehills Institute

Masuknya nama Joko Widodo, mantan Presiden Indonesia, dalam nominasi "Person of the Year in Organized Crime and Corruption" oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) telah memicu perbincangan luas. Tuduhan ini tidak hanya mencoreng nama seorang individu, tetapi juga membawa implikasi besar bagi reputasi Indonesia di mata dunia. Sebagai bangsa besar dengan demokrasi terbesar ketiga di dunia, tuduhan seperti ini memerlukan respons strategis yang tidak hanya meluruskan persepsi, tetapi juga memperkuat citra Indonesia di tingkat internasional.

Proses nominasi OCCRP sendiri didasarkan pada masukan yang dikumpulkan melalui formulir daring, yang memungkinkan siapa saja untuk memberikan nama tanpa proses verifikasi data yang memadai. Dalam konteks ini, sangat mungkin terjadi mobilisasi netizen secara terorganisir melalui media sosial untuk mendukung atau menyerang tokoh tertentu. Dengan mekanisme seperti ini, hasil yang dihasilkan lebih mencerminkan kumpulan persepsi yang sangat bias daripada fakta objektif. Maka, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat untuk mengklarifikasi situasi ini dan melindungi reputasi nasional.

---

Klarifikasi Mekanisme OCCRP

Sebagai langkah pertama, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka kepada publik, baik domestik maupun internasional, tentang proses di balik nominasi ini. Proses yang mengandalkan formulir online tanpa validasi dapat dengan mudah dimanipulasi oleh kelompok tertentu. Persepsi yang terbangun dari mobilisasi ini tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya. Penjelasan ini penting untuk memberikan konteks yang jelas sehingga masyarakat dapat memahami bahwa tuduhan ini lebih merupakan hasil persepsi subjektif daripada investigasi berbasis bukti.

---

Respons Pemerintah yang Strategis

Dalam menanggapi situasi ini, pemerintah harus mengutamakan transparansi dan fokus pada perlindungan reputasi bangsa. Pertama, penting untuk menegaskan bahwa pemerintah menghormati kritik, tetapi juga menekankan bahwa tuduhan berbasis persepsi tidak selalu mencerminkan realitas. Langkah-langkah nyata yang telah dilakukan selama masa pemerintahan sebelumnya, seperti reformasi birokrasi, digitalisasi sistem, dan penguatan lembaga antikorupsi, harus disampaikan secara jelas untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap tata kelola yang baik.

Selain itu, pemerintah harus memisahkan isu individu dari institusi negara. Ini berarti tidak membela Joko Widodo secara personal, tetapi menegaskan bahwa tuduhan terhadap seorang mantan pemimpin tidak boleh digunakan untuk merendahkan bangsa secara keseluruhan.

---

Strategi Komunikasi untuk Audiens Domestik

Di dalam negeri, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang mekanisme di balik tuduhan ini untuk mencegah kesalahpahaman. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan pakar dan akademisi independen untuk memberikan penjelasan objektif melalui media massa. Selain itu, kampanye kesadaran publik melalui media sosial juga penting untuk menjelaskan bahwa proses OCCRP lebih berdasarkan persepsi daripada fakta yang teruji.

Langkah ini tidak hanya membantu meluruskan narasi yang salah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara.

---

Diplomasi Internasional untuk Melindungi Citra Bangsa

Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan dan dunia, Indonesia harus menjaga reputasinya melalui diplomasi internasional yang aktif. Pemerintah dapat menyoroti pencapaian reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi di forum internasional. Mengundang OCCRP untuk berdiskusi langsung juga bisa menjadi langkah proaktif untuk membuktikan bahwa tuduhan ini tidak berdasar. Narasi yang menegaskan kredibilitas bangsa, seperti “Indonesia terus berkomitmen terhadap transparansi dan demokrasi,” harus disampaikan secara konsisten di tingkat global.

---

Menguatkan Literasi Media

Tuduhan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan literasi media masyarakat. Pemerintah dapat meluncurkan program edukasi tentang bagaimana informasi di media sosial dapat dimanipulasi untuk menciptakan persepsi yang salah. Edukasi ini akan membantu masyarakat memahami bahwa validasi informasi adalah hal yang sangat penting sebelum mempercayai atau menyebarkan berita tertentu.

---

Tindakan Kebijakan yang Nyata

Selain respons komunikasi, pemerintah juga harus mengambil langkah kebijakan yang konkret untuk membuktikan komitmennya terhadap tata kelola yang baik. Evaluasi terhadap reformasi antikorupsi yang telah dilakukan sebelumnya, penguatan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan percepatan penyelesaian kasus-kasus korupsi besar adalah langkah nyata yang dapat memperkuat kredibilitas pemerintah.

---

Siapa yang Diuntungkan?

Masuknya nama Joko Widodo dalam nominasi OCCRP adalah tantangan yang perlu dihadapi dengan elegan. Dengan respons yang strategis, pemerintah dapat melindungi reputasi nasional dan mengubah kritik ini menjadi peluang untuk memperkuat citra Indonesia. Namun, di balik semua ini, satu pertanyaan penting yang perlu direnungkan adalah: Siapakah yang diuntungkan dari viralnya informasi ini? Pastinya OCCRP yang tadinya saya tidak kenal, kini terkenal.