JK Minta Bantuan Dipercepat untuk Cegah Penjarahan di Lokasi Bencana

KABARINDO, JAKARTA -  Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menegaskan pentingnya percepatan distribusi bantuan di wilayah terdampak bencana guna mencegah terjadinya penjarahan. Hal itu disampaikan JK kepada wartawan usai meninjau gudang logistik PMI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (1/12).

Dalam keterangannya, JK mengakui bahwa aksi penjarahan di sejumlah lokasi terjadi karena kondisi darurat yang membuat warga kelaparan dan tidak memiliki akses terhadap kebutuhan pokok.
“Ini keadaan darurat sekali, mereka mau makan. Itu terjadi karena mereka lapar. Karena itu bantuan harus cepat,” ujarnya.

JK mengingatkan bahwa jika distribusi bantuan terlambat, potensi penjarahan akan semakin besar dan membahayakan situasi di lapangan. Ia meminta masyarakat dan berbagai pihak untuk turut serta membantu percepatan penyaluran bantuan.
“Kalau begini, penjarahan bahaya. Karena itu masyarakat juga harus cepat membantu,” kata mantan Wakil Presiden RI tersebut.

JK juga mengimbau agar bantuan tidak hanya fokus pada tahap tanggap darurat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pascabencana. Ia menekankan bahwa proses rehabilitasi membutuhkan waktu dan sumber daya besar mengingat jumlah rumah rusak mencapai puluhan ribu dan jutaan warga terdampak.
“Jangan lihat selesai banjir langsung saja. Rumah yang rusak berapa puluh ribu, orang yang terdampak berapa juta. Rehabilitasi itu sama sulitnya,” jelasnya.

PMI, menurut JK, telah berkoordinasi dengan pemerintah serta sejumlah pihak swasta yang menawarkan bantuan, termasuk pembangunan jembatan di beberapa wilayah. PMI akan melakukan pengukuran dan peninjauan untuk menentukan jembatan mana yang dapat segera dibangun kembali.

Di akhir pernyataannya, JK kembali menekankan urgensi percepatan bantuan sebagai langkah utama mencegah penjarahan.
“Yang pertama kita harus cepat membantu agar tidak terjadi penjarahan,” tegasnya.