Tetap Jadi Bagian Prancis, Kaledonia Baru ‘Lepas dari Genggaman China’?

KABARINDO, PARIS - Kaledonia Baru batal berpisah dari Prancis setelah mayoritas suara pemilu referendum mereka hari Minggu (12/12) memilih ‘tidak’ untuk kemerdekaan. Ini berarti, Prancis dapat membatasi pengaruh China terhadap kepulauan di samudera Pasifik ini.

Meskipun 'kemenangan' Prancis dianggap kontroversial akibat sebagian penduduknya (mayoritas pribumi) memilih untuk tidak memilih karena sedang dalam masa berkabung, tetap bergabungnya Kaledonia Baru dengan Prancis dianggap sebagai pertanda baik untuk percaturan politik dunia oleh para pengamat.

Baca juga: Pemilu Kaledonia Baru di Tengah Boikot: Tetap Bersama Prancis

Sebelumnya, para ahli menduga bahwa Kaledonia Baru yang independen akan bergerak lebih dekat ke Beijing, yang telah membangun hubungan ekonomi yang erat dan berpengaruh secara politis di pulau-pulau Pasifik lainnya.

"Jika perlindungan Prancis menghilang, semua elemen akan ada bagi China untuk membangun dirinya secara permanen di Kaledonia Baru," kata analis hubungan internasional Prancis Bastien Vandendyck.

Negara-negara lain di kawasan itu, termasuk Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini, telah menjadi "satelit China", kata Vandendyck kepada AFP.

Yang dibutuhkan China sekarang untuk melengkapi ‘untaian kalung mutiaranya’ di ambang pintu Australia adalah Kaledonia Baru," katanya. Kaledonia Baru berjarak sekitar 2000km dari Australia (dan sekitar 5.573 km dari Indonesia).

Menyimpan 10% cadangan nikel dunia, Kaledonia Baru memiliki China sebagai klien tunggal terbesar untuk ekspor logam mereka. Nikel dibutuhkan terutama untuk pembuatan baja, baterai dan telepon seluler.

Berjarak 20.000 km (12.000 mil) dari Prancis, wilayah ini merupakan bagian penting dari klaim Prancis sebagai kekuatan Pasifik, dengan Kaledonia Baru memberikan hak kepada Prancis atas lautan di sekitarnya, serta untuk penempatan pangkalan militer.

Prancis memiliki 13 wilayah luar negeri, berpopulasi total 2,7 juta orang, yang umumnya lebih miskin dan memiliki pengangguran lebih tinggi daripada di Prancis sendiri. Ketimpangan ini kemudian mengarah pada tuduhan pengabaian yang sudah berlangsung lama.

Beberapa seperti Polinesia Prancis telah diberikan otonomi tingkat besar dan perhatian sekarang akan beralih ke status Kaledonia Baru di masa depan, yang dewan regionalnya dapat diberikan lebih banyak kekuasaan.

Referendum lain yang diharapkan  akan terlaksana pada Juni 2023 bertujuan memutuskan "proyek" yang ingin diprioritaskan oleh rakyat Kaledonia Baru. *** (Sumber: AFP, France 24; Foto: Times of Malta)