Hutan dan Ekosistem: Sistem Penunjang Kehidupan 

Hutan dan Ekosistem: Sistem Penunjang Kehidupan 

Oleh: Transtoto Handadhari

Rimbawan, Alumnus Universitas Gajah Mada dan Dirut Perhutani tahun 2005-2008

 

Planet kecil ini, yang usianya sudah sangat tua, yang disebut bumi, sudah ratusan juta tahun, terdiri atas daratan
sepertiga, sisanya perairan atau laut. Bumi di huni sekitar 10 milyar atau lehih manusia dan jutaan makluk hidup lainnya, serta ditumbuhi  vegtasi beribu-ribu jenis.

 

Masing-masing memiliki vegetasi yang khas, ada yang bersifat medis seperti akar kuning, tabar kedayan di Kalimantan, juga dihuni beraneka kehidupan dari yang besar seperti gajah, orangutan, ular hingga bermiyar yang mikro, yang disebut jasad renik, dan lainnya yang tak nampak, serta yang mati antara lain berupa batu, rumah dan tanah.

Masing-masing unsur saling berhubungan, membentuk suatu sistem berumur jutaan tahun (natural ecosistem), tetapi bisa juga buatan manusia (artificial), juga campuran (hutan-kebun).

Di samping perlu waktu lama ekosistem buatan belum bisa se-efekrif, bahkan tidak dapat mencapai sekedar  seperlima efektif fungsinya ekosistem alami yang sangat bermnfaat sebagai unsur penunjang kehidupan manusia dan makhluk hewani ataupun nabati di alam liar.

Fungsi tata air dalam siklus hidrologi menjadi salah satu yang sangat penting, dominan dari fungsi hutan, di samping tataguna tanah, mengatur kesuburan, kesesuaian lahan, tata guna api, dan produsen oksigen/karbon/udara/angin.

Dengan bantuan matahari siklus normal hidrologi secara alami digerakkan. Fungsi kehidupan pohon bisa direkayasa menjadi  sangat penting. Selama produksi kimia, karbon, air dan oksigen dan lainnya saling berinteraksi.

Masalah penyerapan/peresapan (infiltrasi), larinya air permukaan (surface run off), penguapan atau pernapasan (evapo-transpirasi) yang mampu menyumbang awan 30 persen, sangat perlu diperhatikan.

Hutan adalah  komunitas pepohonan, bila sampai dua jenis pohon di  Amerika Serikat disebut forest (hutan), sedangkan kalau lebih dari tiga  jenis pohon disebut jungle (rimba).

Kecuali hutan jati di Jawa (Tectona grandis sp) yang nyaris homokultur, dan HTI Akasia), bahan utama kertas, hampir semua hutan di Indonesia adalah rimba-raya (jungle), yang beraneka ragam membentuk biodiversitas yang sangat penting. Sekitar 10 persen jenis biodiversiti  dunia fauna, reptil, burung dan sebagainya ada di Indonesia

Kumpulan pohon secara alami menjadikan batang pohon sebagai pilar, mengurangi laju air limpas, rajutan perakaran untuk menanqkap air, mengendalikan erosi dan kesuburan, menyerap air kehidupan, daun yang jatuh menjadi humus yang seperti spons, seperti gambut yang juga melembabkan tanah dan mengundang milyaran jasad renik,  cacing,  membusukkan humus. 

Canopi dan dedaunan pohon menahan jatuhnnya titik hujan mengurangi tenaga kinetis rintik curah hujan yang jatuh dari awan, melemahkan tenaga kinetik eroisi percikan, mengendalikan erosi kesuburan tanah.

Ekosistem buatan efektivitas perlindungannya terhadap banjir,  kelongsoran, tanah bergerak, erosi, kelembaban, kekeringan berbeda jauh dengan bentukan alam.Dahulu saya masih ingat bahwa dilarang berjalan di hutan, menggembala, agar tidak membuat lantai hutan kedap seperti beton yang kedap air, sulit  meresapkan air hujan ke dalam tanah. Kayaknya ajaran seperti itu sudah tidak dikenalkan ke rimbawan saat ini.

Dalam ekosistem rimba ribuan batang pohon berasosiasi menjadi 3-4 strata utama, plus semak, lantai hutan dan humus. Semua berasosiasi dengan makhluk yang mencari makan di hutan. Berbagai hewan besar-kecil, buas atau jinak, predator atau mangsa, sampai jasad renik berbaur diantara ribuan flora dan fauna. Kehidupan yang saling melengkapi dalam sistem ekologi alam yang teratur. Berbagai jenis pohon yang minimal tiga streata, itu berbeda dengan ekosistem kebun atau sawit, yang juga banyak mobilitasnya. Hutan alam diperkaya semak, lantai hutan dan lainnya yang costly dan terbentuk lama.

Saat ini tata ruang kita masih mengikuti SK Menteri Pertanian Nomor 837 tahun 1980 yang masih (hanya) menggunakan overlay primitif variabel curah hujan, jenis tanah dan kemiringan tanah. 

Sangat berbeda kalau pemerintah dapat memperbaiki dengan variabel yang komplit dan tehnik yang lebih canggih yang saya inisiasi bersama Ir M. Firman Fahada, M.Sc di BPKH XI Yogyakarta (2003). Firman, Kepala BPKH V Kalsel kapasitasnya amat layak menjadi penjabat direktur tehnis kem. Kehutanan.

Sebagaimanapun bagusnya tata ruang di Perhutani (tinggalan perencanaan 1970-an) tetap akan terjadi banjir. Bukan karena tehnologinya sudah lama, juga  kondisi di lapangan sangat berbeda.

Kondisi fisik Pulau Jawa yang banyak gunung, tanahnya remah dan curah hujan tinggi membutuhkan perbaikan tata ruang yang memerlukan  hutan lindung sampai 60-70 persen dari daratannya, khususnya di lahan sensitif. 

Di pihak lain, ketidaktepatan tata ruang di Jawa,  lahan sensitif itu banyak berada di luar kawasan hutan, umum  ditanami kentang secara erosif, searah turunnya lereng.Saat ini bahkan banyak hutan lindung yang ditanami jagung atau kebun tebu. Sedang di luar Jawa, jutaan hektar hutan dialih- fungsikan jadi non-hutan, banyak yang dijadikan sawit atau ditambang.

Mungkin menyesuaikan kebutuhan pendapatan atau kebutuhan pangan tanpa mepertimbangkan ekosistemnya. Peresapan air mengecil, erosi tanah naik, ekosistem rusak berat.  Akumulasi kerusakan hutan sejak tahun 1960 meledak dengan berbagai abainya pemerintah dan pengusaha.

Dana Jaminan Reboisasi (DJR) diubah jadi DR tanpa ada kewajiban penanaman lagi di log-over area. Malah degradasi hutan semakin meningkat dengan praktik "cuci mangkok" yang "dihalalkan", istilahnya konon "cing-cai", bisa diatur. 

Perubahan politik desentralisasi dipaksakan 2001 yang menjadikan pejabatnya suka-suka di daerah. Perillaku koruptif yang hampir dilakukan semua orang. Pejabat, aparat hukum, legislatif, pengusaha besar atau kecil,   pokoknya asal yang kuasa dan punya orang dalam, semua beres.

Negeri yang sangat senjang penghasilan rakyatnya ini diingatkan melalui bencana besar Aceh, Sumut, Sumbar dan sekitarnya. Tahun 2025 ini telah disuarakan agar kita prioritaskan menanam hutan di areal gundul yang sudah tercatat sekitar 60 juta hektare senilai Rp9.000 triliun, semua yang mengeruk uang rakyat triliun juga gentar. Akibat bahwa uang negara itu sudah jadi rayahan.

Tetapi malsh banyak yang menghitung-hitung berapa korupsinya kalau dapat proyek Rp.9.000 triliun reboisasi 200 tahun ini. Bukannya berpikir sulit dan begitu lama memulihkan hutannya.Masyarakat tetap khawatir perbaikan gundulnya hutan terhambat karena besarnya biaya dan lamanya waktu perbaikan. Dan proyek reboisasi itu cuma jadi rayahan.