Dukung Pengembangan Usaha Pariwisata 2024, Kemenparekraf Tngkatkan Literasi Keuangan dan Bisnis Para Pelaku Usaha di Desa Wisata

KABARINDO, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meningkatkan literasi keuangan dan bisnis para pelaku usaha di desa wisata sebagai bagian dari dukungan pengembangan usaha pariwisata tahun 2024.

Pelatihan untuk meningkatkan literasi keuangan dan literasi bisnis dalam program dukungan pengembangan usaha pariwisata (DPUP) tahun 2024 antara lain dilaksanakan di Cirebon, Jawa Barat.

Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Kamis, Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Anggara Hayun Anujuprana menyampaikan bahwa DPUP merupakan program tindak lanjut dari Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) untuk 50 desa wisata.

Enam dari 50 desa wisata tersebut ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, yakni Desa Wisata Selamanik di Kabupaten Ciamis, Desa Wisata Purwabakti di Kabupaten Bogor, Desa Wisata Cibeusi di Kabupaten Subang, Desa Wisata Bantaragung di Kabupaten Majalengka, Desa Wisata Taraju di Kabupaten Tasikmalaya, dan Desa Wisata Gegesik Kulon di Kabupaten Cirebon.

Tindak lanjut program ADWI mencakup pelaksanaan pelatihan literasi keuangan dan bisnis bagi pelaku usaha di desa wisata serta pemberian bantuan dana DPUP senilai Rp120 juta per desa.

"Berharap bantuan dan dukungan tersebut dapat dimaksimalkan untuk kepentingan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satunya melalui pengembangan sumber daya manusia," kata Anggara.

Ia menjelaskan, pelatihan untuk meningkatkan literasi keuangan dan bisnis ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di desa-desa wisata.

Materi pelatihan keuangan dan bisnis mencakup pengenalan produk jasa keuangan, pemanfaatan layanan investasi dan peminjaman uang online, dan perencanaan keuangan.

Setelah mengikuti pelatihan, kemampuan mengelola bisnis serta membuat perencanaan dan pencatatan keuangan para pelaku usaha di desa wisata diharapkan meningkat.

Dengan bekal kemampuan tersebut, para pelaku usaha di desa wisata harapannya lebih mudah mengakses layanan pembiayaan perbankan maupun non-perbankan untuk mengembangkan usaha.