Presiden Boleh Ganti, Ekonomi Syariah Gaspol

Jakarta--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin sangat berharap pemerintahan selanjutnya dapat terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurut Wapres, ekonomi syariah harus terus digencarkan karena telah menjadi sistem ekonomi nasional.

"Pergantian pemerintahan pada 2024 bukanlah alasan terhentinya upaya bangsa kita untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air," ujar Kiai Ma'ruf dalam acara peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Peresmian Universitas Indonesia Industrial Government (I-Gov) ke-3 2023 di Depok, Selasa (5/12/2023).

Wapres berharap pemimpin pemerintahan berikutnya menyadari bahwa Indonesia diakui sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Ini menjadi potensi besar untuk Indonesia memimpin pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global.

"Sudah sewajarnya bagi Indonesia untuk berada di bangku kemudi dalam pengembangan ekonomi syariah global, dan menjadi model bagi terwujudnya Islam dan kemajuan. Oleh sebab itu, peluang yang mengemuka tidak boleh mengendap dan terlewat," ujar Kiai Ma'ruf.

Wapres pun menyinggung pentingnya peran institusi pendidikan tinggi sebagai terdepan dalam membaca peluang tersebut. Ia berkeinginan agar perguruan tinggi Indonesia melahirkan karya literatur rujukan tentang ekonomi dan keuangan syariah dunia maupun ahli-ahli ekonomi dan keuangan syariah yang mendunia.

"Untuk itu, saya minta kepada Universitas Indonesia dan seluruh perguruan tinggi di Tanah Air agar terus menyelenggarakan edukasi, riset, dan sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah, serta menciptakan ahli-ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang dibutuhkan oleh negeri sendiri dan bangsa-bangsa lain di dunia," ujarnya.

Dia menilai kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan juga mesti semakin solid untuk menghasilkan terobosan-terobosan. Terobosan itu antara lain untuk mendorong pengembangan kewirausahaan syariah melalui penguatan kerja sama pelaku industri halal dengan industri keuangan syariah. Utamanya, kata Wapres, dalam peningkatan akses pembiayaan syariah bagi UMKM Halal dan pendampingan proses halal.

"Indonesia menjadi begawan di bidang diplomasi halal karena keberhasilan pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri," ujarnya.

Wapres menekankan, cita-cita besar ini membutuhkan kesinambungan kerja dari pemerintah, dunia pendidikan, dan praktisi.

"Saya meminta untuk dikawal terus keberlanjutan program ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus utama pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, di tingkat nasional dan daerah," ujarnya.

Butuh inovasi 

Dalam agenda terpisah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam mengatakan, industri keuangan syariah, khususnya bank syariah, masih perlu menginovasikan produk dan layanannya agar dapat bersaing dengan bank konvensional.

“Saya kira memang harus ada inovasi dan terobosan yang bisa membangun bank syariah, bukan hanya dari imbal hasil,” kata Pieter di kantor pusat Bank Jago, Jakarta, Selasa.

Bank syariah juga dinilai perlu mengedepankan penerapan prinsip syariah dalam layanannya saat mereka melakukan promosi. “Seharusnya bank syariah dipromosikan bukan seperti promosi bank konvensional yang lebih mengedepankan bunga atau imbal hasil, tapi lebih kepada prinsip-prinsip syariah yang dikedepankan bank syariah,” kata Piter.

Menurut dia, saat ini bank syariah sulit bertumbuh lebih tinggi karena turut dalam persaingan yang menuntut mereka meningkatkan imbal hasil bagi nasabah.
“Secara pertumbuhan, bank syariah bertumbuh tinggi karena market share mereka masih terlalu kecil. Tapi, sekarang sudah terlihat, setelah market share nilai dan volume asetnya membesar, mereka sulit tumbuh lebih tinggi lagi,” ucap Piter.